Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI dan Pakta Integritas, Kalapas Permisan Turut Serta

Kalapas Permisan Tanda Tangani Komitmen Bersama Pembangunan ZI dan Pakta Integritas Tahun 2024

 

Baca juga: Narapidana Narkotika Bebas PB dari Lapas Permisan

SEMARANG – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan, Ahmad Hardi melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Pakta Integritas Tahun 2024 antara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Jawa Tengah dengan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Jawa Tengah, Selasa(09/01).

 

Baca juga: Awali Kegiatan Bimker, Petugas Lapas Permisan Apel WBP Bimker

Kegiatan ini dilaksanakan terpusat di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

 

Baca juga: Pemberian Sarana Kontak Polsek Nusakambangan ke WBP Lapas Permisan

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah menjadi tugas mandatori yang wajib dilaksanakan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Baca juga: HUT PIPAS ke-20 Dimeriahkan Vermis Band Lapas Permisan

Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto bersama para kepala divisi di Kanwil Kemenkumham Jateng.

 

Baca juga: Lapas Permisan Laksanakan Giat Koordinasi Pemilu 2024 bersama KPUD Cilacap

“Seluruh Satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melakukan pembangunan Zona Integritas, ” tegas Tejo.

 

“Kementerian Hukum dan HAM dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan Pembangunan Zona Integritas sebagai Prioritas Utama. Ini merupakan mandatori yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis, termasuk di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah”.

 

Pembangunan Zona Integritas, kata Tejo, bukan hanya tentang kontestasi, bukan sekedar pemenuhan data dukung, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan.

Baca juga: Siap Bangun Wilayah Zona Integritas Lapas Permisan Tahun 2024

 

“Esensi Pembangunan Zona Integritas adalah bagaimana kita membangun integritas di lingkungan kerja melalui berbagai perubahan serta perbaikan yang terencana, masif, komprehensif, dan sistematis, ” terang Tejo.

 

“Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berintegritas. Integritas dibangun dengan komitmen dan konsistensi, mulai dari pimpinan sebagai role model hingga level terbawah, ” Pesan Tejo dalam sambutannya.

 

Baca juga: Panorama Lima Abituren Secapa 1996/1997 Melaksanakan Reuni Akbar Di Svargabumi

Kakanwil juga menyampaikan harapannya agar pada tahun 2024 ini jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat diraih oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng.

 

Sebagai bentuk implementasi, Tejo meminta jajarannya untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokasi secara simultan dan berkelanjutan, melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokasi dengan berorientasi pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, memenuhi data dukung LKE dan RKT dengan baik dan sesuai pedoman.

 

Ditambah, melakukan survey Kepuasan Masyarakat sebagai landasan untuk melakukan perbaikan, menciptakan berbagai inovasi tepat guna dan tepat sasaran untuk memberikan kemudahan ke masyarakat serta melaksanakan 6 Area Perubahan dengan baik untuk menciptakan birokrasi yang professional.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Seminar Penguatan Peran dan Fungsi Strategi Humas

 

Kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas kali ini, melibatkan seluruh Kepala Divisi dan Kepala UPT se Jawa Tengah.

 

Kegiatan tersebut disaksikan juga oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng dan diikuti pula Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Kantor Wilayah.